Pejabat Bank BJB Ahmad Irfan dicopot dari jabatannya sebagai direktur utama bank jabar banten (bjb) pada RUPS. Selain pemberhentian Pejabat Bank BJB Ahmad Irfan, ada wacana pemprov Banten melepas sahamnya di Bank BJB sebesar 5%.
Pemegang saham mayoritas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB yaitu Pemerintah Provinsi menginginkan perusahaan berorientasi kepada pembangunan daerah, tidak hanya fokus kredit konsumsi.
Hasil RUPS LB pun memutuskan memberhentikan Direktur Utama BJB Ahmad Irfan. Selain pergantian jajaran direksi, RUPS LB itupun mewacanakan pelepasan saham Pemprov Banten sebesar 5%.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas BJB mengakui kinerja perusahaan masih cukup cemerlang. Akan tetapi, lanjutnya, kinerja cemerlang BJB tersebut masih berfokus kepada sektor konsumsi.
Di sisi lain, sebagai BPD, perusahaan diminta mempunyai kontribusi lebih besar dalam mendongkrak pembangunan di wilayah Jawa Barat. Menurut Emil, sapaan akrab gubernur, sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Barat masih membutuhkan banyak pendanaan untuk pembangunan infrastruktur serta fasilitas yang mendorong perekonomian.
“Sejarahnya BJB itu BPD, karena itu sudah seharusnya bisa mengembangkan perekonomian dan pembangunan daerah,” ungkap Emil, Selasa (11/12/2018).
Kinerja keuangan Bank BJB secara keseluruhan masih mencerminkan kondisi positif. Jika bertolak dari laba bersih yang digapai perusahaan, pada kuartal III/2018 mencapai Rp1,34 triliun, naik 25,4% dibandingkan Rp1,071 triliun pada periode sama tahun lalu.
Pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang dengan kenaikkan pendapatan. Pendapatan operasional BJB mencapai Rp5,55 triliun pada kuartal III/2018, naik tipis 5,4% dibandingkan Rp5,26 triliun pada periode sama tahun lalu.
Sejalan dengan peningkatan tipis pendapatan yang masih di bawah target tersebut, beruntungnya BJB berhasil memangkas biaya operasional. Pada kuartal III/2018, biaya tersebut mencapai Rp3,72 triliun, turun 3,4% dibandingkan Rp3,85 triliun pada periode sama tahun lalu.
Meski demikian, dari sis ipenyaluran kredit BJB masih mengandalkan sektor konsumsi. Hal ini terlihat dari kenaikan kredit konsumsi yang disalurkan BJB mencapai Rp5,34 triliun pada kuartal III/2018, naik 5,8% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Lebih jauh, DPK BJB malah melorot. BJB menangguk DPK sebesar Rp84,3 triliun pada kuartal III/2018, turun 2,8% dibandingkan Rp86,7 triliun pada periode sama tahun lalu.
Dengan catatan tersebut, Emil mengungkapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS LB) memutuskan pemberhentian Direktur Utama BJB Ahmad Irfan. Untuk sementara, posisi tersebut dikendalikan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BJB Agus Mulyana.
“Dengan pergantian Dirut tersebut, kami mengharapkan ada kesesuaian orientasi BJB ke depan, jangan UMKM yang banyak di Jabar malah mendapatkan porsi hanya 5% dari keseluruhan kredit, idealnya 40%,” kata Emil.
Sebaliknya, Pelaksana Dirut BJB Agus Mulyana enggan memberikan komentar terkait arahan baru dari pemegang saham mayoritas
Source: Bisnis
Comments